Fakta Sidang Tom Lembong: Produksi Gula RI Dinilai Selalu Kurang dari Kebutuhan

Sidang kasus Tom Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kembali menyita perhatian publik setelah menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan pejabat dan mantan pejabat BUMN. Dalam salah satu persidangan yang berlangsung belum lama ini, terungkap fakta penting terkait kondisi industri gula nasional yang selama ini menjadi sorotan. Salah satu kesaksian paling mencolok datang dari seorang mantan pejabat BUMN yang menyatakan bahwa produksi gula Indonesia tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Pernyataan tersebut membuka kembali perdebatan lama tentang ketahanan pangan, khususnya dalam hal kemandirian produksi gula, salah satu komoditas vital yang digunakan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri makanan dan minuman.

Kesaksian di Sidang: RI Selalu Kekurangan Gula

Dalam persidangan, mantan pejabat BUMN tersebut mengungkapkan bahwa sejak dulu, Indonesia belum pernah mengalami surplus produksi gula konsumsi. Bahkan, dalam tahun-tahun terbaik sekalipun, total produksi dalam negeri selalu berada di bawah angka kebutuhan nasional. Hal ini menyebabkan pemerintah terus membuka keran impor untuk menutupi kekurangan, terutama menjelang momen-momen penting seperti Ramadan dan Lebaran, di mana permintaan cenderung meningkat tajam.

“Kita tidak pernah swasembada gula konsumsi. Produksi dari pabrik-pabrik gula dalam negeri selalu kurang,” ujar sang saksi dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim.

Data yang Mendukung

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Data dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 hingga 3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar di angka 2,1 hingga 2,3 juta ton. Selisih itulah yang kemudian ditutupi melalui kebijakan impor.

Bahkan, beberapa tahun terakhir, tantangan semakin berat karena berbagai faktor, mulai dari cuaca ekstrem, penurunan produktivitas lahan tebu, hingga usia pabrik gula yang sudah tua dan kurang efisien.

Imbas Ketergantungan pada Impor

Ketergantungan terhadap impor gula konsumsi berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Harga gula di pasar domestik menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. Selain itu, adanya polemik mengenai siapa yang berhak mengimpor dan berapa besar kuotanya, seringkali memunculkan praktik-praktik tidak transparan yang berujung pada kasus hukum, seperti yang kini tengah menyeret nama Tom Lembong.

Kritik juga datang dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa pemerintah kurang serius dalam mengembangkan industri gula nasional, baik dari sisi hulu (produksi tebu) maupun hilir (pengolahan dan distribusi).

Masalah di Hulu dan Hilir

Sejumlah pakar menyebut bahwa tantangan produksi gula nasional sangat kompleks. Di sektor hulu, lahan tebu di Indonesia masih terbatas, dengan produktivitas yang belum optimal. Sebagian besar petani tebu juga masih mengelola lahan secara tradisional, tanpa dukungan teknologi modern dan bibit unggul.

Sementara di sektor hilir, banyak pabrik gula peninggalan zaman kolonial yang sudah tidak efisien, sehingga hasil kristalisasi gula rendah dan biaya produksi tinggi. Ketika harga gula dunia rendah, produsen lokal kesulitan bersaing karena biaya produksi mereka jauh lebih mahal.

Apa Solusinya?

Kesaksian dalam sidang Tom Lembong seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang kebijakan pangan, khususnya di sektor gula. Beberapa solusi yang terus digaungkan oleh para ahli dan pengamat industri antara lain:

• Revitalisasi pabrik gula dengan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi.
• Perluasan lahan tebu dan insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas.
• Investasi swasta dan BUMN dalam pengembangan industri gula terintegrasi dari hulu ke hilir.
• Penguatan tata kelola distribusi dan impor agar tidak menjadi celah praktik korupsi atau monopoli.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak menjadi jalan pintas yang terus-menerus diambil, tetapi hanya sebagai solusi sementara saat produksi nasional benar-benar tidak mencukupi.

Penutup

Sidang Tom Lembong tidak hanya membuka dugaan kasus pelanggaran hukum, tetapi juga menyingkap persoalan yang lebih besar dan sistemik: ketergantungan Indonesia terhadap impor gula yang tak kunjung terselesaikan. Fakta bahwa produksi gula nasional selalu di bawah kebutuhan konsumsi menunjukkan perlunya upaya lebih serius dan terintegrasi dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang selama ini hanya menjadi slogan.

Dengan momentum ini, harapannya bukan hanya ada kejelasan hukum atas kasus yang disidangkan, tetapi juga adanya perbaikan nyata terhadap sistem pangan nasional, khususnya dalam industri gula yang vital bagi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.